Cilegon, (Beritain.co.id) – Pemerintah Kota Cilegon melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat sekaligus ekspose hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kota Cilegon.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin, dan berlangsung di Aula Setda Kota Cilegon, Kamis, (27/11/2025).
Dalam sambutannya, Maman Mauludin menegaskan bahwa rapat koordinasi dan evaluasi ini bertujuan memastikan seluruh kebijakan publik selaras dengan arah pembangunan daerah.
Ia mengapresiasi peningkatan kualitas kebijakan di Kota Cilegon dan meminta seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga konsistensi serta mutu kinerja.
“Kami menyampaikan apresiasi atas peningkatan kualitas kebijakan Kota Cilegon. Ini merupakan pencapaian penting yang harus kita pertahankan bersama dengan menjaga konsistensi dan profesionalitas dalam bekerja,” ujarnya.
Maman juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, peningkatan budaya kerja, serta profesionalitas aparatur dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Ia meminta jajaran analis kebijakan dan seluruh perangkat daerah untuk saling mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan.
“Kebijakan tidak boleh dibuat berdasarkan kebiasaan yang keliru. Jika ada pelanggaran dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, hal tersebut harus menjadi perhatian dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Maman berharap forum ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret, terukur, dan inovatif. Ia mengajak seluruh peserta untuk membedah arah kebijakan dalam RPJMD, memetakan kebutuhan kebijakan baru, serta memperbaiki proses penyusunannya.
“Pertemuan ini harus menjadi langkah awal untuk meningkatkan kinerja seluruh perangkat daerah dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kota Cilegon, Rahmatullah, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan layanan dasar, perlindungan sosial, serta penanganan kemiskinan dan pengangguran.
Rahmatullah mengakui bahwa kehadiran pejabat fungsional di lingkungan Bagian Kesra turut memperkuat peran fasilitasi, advokasi, dan pemantauan kebijakan lintas perangkat daerah. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam penyelesaian isu strategis dan penyusunan kebijakan yang benar-benar berdampak.
“Evaluasi kebijakan ini menjadi momentum penting untuk menyiapkan kebijakan yang lebih adaptif dan selaras dengan RPJMD 2025–2029. Pengumpulan dan analisis data yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk memastikan efektivitas program dan akuntabilitas pelaksanaannya,” ujar Rahmatullah.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi langkah strategis dalam merumuskan perbaikan serta meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Kota Cilegon ke depan.
“Semoga ikhtiar ini membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon,” tutupnya. (Sari/Red).
