Cilegon, (Beritain) – Memasuki Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al Khairiyah Dr. KH. Ali Mujahidin, SH.I., MM., MH. (Mumu) menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap capaian pemerintahan.
Mumu menilai sejumlah program strategis telah menunjukkan hasil nyata, mulai dari kedaulatan swasembada pangan, kedaulatan energi, penguatan Danantara, pemberantasan korupsi, hingga kebijakan kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Menurut Mumu, target swasembada pangan yang semula direncanakan empat tahun berhasil diwujudkan dalam satu tahun. Produksi padi nasional dan cadangan beras tercatat tertinggi sepanjang sejarah.
“Dampaknya langsung pada kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat signifikan dan menyentuh angka tertinggi,” ujarnya.
Di sektor energi, pemerintah dinilai berhasil menurunkan ketergantungan impor melalui implementasi Biofuel B50 yang menghemat devisa ratusan triliun, optimalisasi lifting migas di Blok Cepu, serta akselerasi Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti geothermal dan PLTS di berbagai daerah.
Pemerintah juga mendorong transisi kendaraan listrik, termasuk kendaraan operasional pertanian untuk mengurangi konsumsi BBM fosil.
Kebijakan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai sukses meningkatkan Return on Asset (ROA) BUMN di atas 300%.
Danantara berhasil mengonsolidasikan lebih dari 1.000 entitas BUMN dalam satu manajemen terpusat dan menempatkan Indonesia pada posisi pemilik sovereign wealth fund terbesar ke-6 atau ke-7 di dunia. Melalui Danantara juga dilakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi sumber daya alam.
Mumu mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo dalam penegakan hukum yang tidak pandang bulu, termasuk terhadap pihak yang dekat dengan kekuasaan.
Hasil penertiban aset negara dan efisiensi keuangan mencapai Rp52 triliun dalam dua tahun. Rinciannya, penyelamatan PNBP oleh Satgas PKH sebesar Rp13,24 triliun, penguasaan kembali 6,2 juta hektare kawasan hutan dan perkebunan ilegal, serta identifikasi realokasi anggaran sekitar Rp300 triliun.
Program kuliah gratis PTN dinilai menjadi lentera bagi generasi emas Indonesia. Selama ini, biaya kuliah PTN yang mencapai lebih dari Rp500 triliun tidak masuk APBN dan jauh dari pengawasan BPK dan BPKP.
Saat ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah menghitung kebutuhan anggaran kuliah gratis bagi 2.833.169 mahasiswa sebesar Rp93,7 triliun per tahun.”Ini adalah sejarah dan terobosan hebat untuk SDM Indonesia,” tegas Mumu.
Ia menambahkan, capaian dua tahun Pemerintahan Prabowo patut didukung, sementara program yang masih berjalan perlu dipahami sebagai bagian dari proses menuju kesejahteraan bangsa
