Cilegon, (Beritain.co.id) – Musyawarah Daerah (Musda) Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Banten Tahun 2026 resmi menetapkan H. Habibudin sebagai Ketua Formatur. Kegiatan tersebut berlangsung di Mutiara Hall Bintang Laguna, Kota Cilegon, Rabu (29/04/2026).
Penetapan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian Musda yang bertujuan menyusun arah kebijakan organisasi serta membentuk kepengurusan baru GPEI Banten untuk periode mendatang. Musda ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran organisasi dalam mendorong pertumbuhan ekspor daerah.
Dalam forum tersebut, peserta Musda juga menyepakati pembentukan tim formatur yang di Ketuai oleh H. Habibudin dengan Laura Irawati sebagai Sekretaris. Tim ini akan bertugas menyusun struktur kepengurusan lengkap yang selanjutnya akan diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPEI.
Turut hadir dalam Musda tersebut Sekretaris Jenderal DPP GPEI, Toto Dirgantoro, Anggota Dewan Penasehat H Syamsuddin Moh. Said, jajaran pengurus dari berbagai wilayah di provinsi Banten serta para pelaku usaha ekspor,
Sekretaris Jenderal DPP GPEI, Toto Dirgantoro, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan tersebut yang dinilai telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Alhamdulillah, Banten sudah melaksanakan Musda sehingga tidak terjadi kevakuman organisasi. Kepengurusan baru sudah terbentuk dan ini menjadi langkah penting untuk keberlanjutan GPEI di daerah,” ujarnya.
Toto berharap, di bawah kepemimpinan H Habibudin, organisasi dapat semakin berkembang dan selaras dengan program pemerintah, khususnya dalam mendorong pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) menembus pasar ekspor.
“Kami dari DPP akan terus mendorong dan mendukung DPD GPEI Banten agar semakin berjaya, terutama dalam meningkatkan kapasitas ekspor daerah,” tambahnya.
Ia juga menyoroti potensi besar ekspor Banten yang selama ini dinilai belum optimal karena masih bergantung pada fasilitas di DKI Jakarta. Menurutnya, sebagian besar aktivitas ekspor dari Banten dan Jawa Barat tercatat melalui Jakarta.
“Ini yang menjadi perhatian. Kita berharap ke depan ekspor dari Banten bisa dilakukan langsung dari wilayahnya sendiri. Perlu ada sinergi dengan pemerintah provinsi untuk menyiapkan infrastruktur, termasuk pelabuhan ekspor,” jelasnya.
Toto menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan sarana pendukung, mengingat saat ini fasilitas pelabuhan di Banten masih milik pihak tertentu seperti Pelindo dan Krakatau Bandar Samudra (KBS).
“Harapannya ada kolaborasi antara GPEI dan Pemerintah Provinsi Banten untuk menghadirkan layanan pelabuhan yang lebih efisien dan efektif bagi dunia usaha,” katanya.
Sementara itu, Ketua Caretaker sekaligus Ketua Formatur Terpillih DPD GPEI Banten H Habibuddin mengakui telah menyiapkan sejumlah strategi guna mengembalikan pertumbuhan ekspor daerah.
“Salah satu fokus kami adalah mendorong agar ekspor dari Banten tidak lagi melalui DKI Jakarta, melainkan langsung dari wilayah Banten,” ungkapnya.
Menurut Habibudin, upaya tersebut akan dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, badan usaha pelabuhan (BUP), serta dinas terkait menjalin komunikasi dalam meningkatkan ekspor daerah.
“Kami sudah berdiskusi dengan dinas terkait, dan ternyata mereka juga menghadapi persoalan yang sama. Tinggal bagaimana kita bersinergi untuk mencari solusi bersama,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini jumlah anggota aktif GPEI Banten sekitar 30 perusahaan, meski secara keseluruhan terdapat lebih dari 100 anggota yang terdata.
“PR kami cukup berat karena mayoritas ekspor masih melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Ini berdampak pada efisiensi dan biaya logistik,” katanya.
Habibudin juga menyinggung kendala sistem perizinan ekspor nasional yang selama ini masih terpusat di Jakarta, sehingga pelaku usaha di daerah belum sepenuhnya mendapatkan kemudahan.
“Banyak perusahaan besar yang secara operasional ada di Banten, tetapi administrasinya tetap di Jakarta. Ini membuat kita di daerah hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Kedepan, GPEI Banten menargetkan peningkatan nilai ekspor dalam lima tahun mendatang melalui berbagai program strategis, termasuk pelatihan dan penguatan kapasitas anggota.
“Kami optimistis dengan dukungan dari DPP dan sinergi bersama pemerintah, pertumbuhan ekspor Banten bisa kembali meningkat,” tutup Habibudin. (Sari/Red)
